Pentingnya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama

Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah diselesaikan.

Dengan begitu perselisihan antar pasangan suami istri yang sudah bercerai tidak perlu berkepanjangan. Lebih lagi mereka harus menyelesaikan persoalan-persoalan lain yang berkenaan dengan pemutusan hubungan perkawinan mereka. Maka untuk itu perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi siapa saja yang terikat dalam hubungan perkawinan.

Secara khusus, perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami istri. Artinya perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono-gini yang perlu dibagi dua secara merata.

Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan, maka ekonomi keluarga akan bisa aman. Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan, pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk sebuah rumah tangga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga. Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kaum perempuan.

Adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan bagi soorang Istri dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono-gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Disamping itu, dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjanjian perkawinan memang tidak diharuskan. Hanya banyak manfaat yang bisa dirasakan jika sebuah perkawinan itu juga diserta adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu.

Pemahaman akan perlu atau tidaknya sebuah perjanjian perkawinan itu biasanya didasarkan atas kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang hendak berumah tangga. Apabila salah satu dari mereka tidak setuju, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan. Oleh karena sifatnya yang tidak wajib, tidak adanya perjanjian perkawinan tidak otomatis menggugurkan status perkawinan mereka. Pembuatan perjanjian perkawinan lebih didorong karena adanya kemungkinan hak-hak dari pihak yang akan terganggu jika perkawinan mereka dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan biasanya berupa perjanjian antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian pisah harta, yaitu harta yang mereka miliki bukan harta gono-gini, namun menjadi harta pribadi masing-masing. Meskipun demikian, isi perjanjian itu sesungguhnya tidak hanya memuat ketentuan itu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata, kedua calon suami istri diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan asalkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka, dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaam, hukum, agama, dan tata tertib masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa isi perjanjian perkawinan adalah beragam.

  1. Pemisahan harta kekayaan murni

Kedua belah pihak, baik suami maupun istri bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh, baik sebelum perkawinan maupun sesudahya. Jika terjadi perceraian di antara mereka, tidak ada lagi pembagian harta gono-gini karena mereka telah memperjanjikan pemisahan harta, utang, dan penghasilan mereka selama masa perkawinan. Dalam model ini, biaya pendidikan dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Jika perjanjian perkawinan mengatur tentang pemisahan harta gono-gini, seorang suami tetap berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, meskipun dalam perjanjian perkawinan telah ditetapkan pemisahan hartanya dengan harta istrinya.

  • Pemisahan harta bawaan

Perbedaannya dengan harta kekayaan murni, dalam isi perjanjian ini kedua belah pihak hanya saling memperjanjikan macam harta bawaan saja, yaitu harta, utang, dan penghasilan yang mereka dapat sebelum perkawinan. Artinya jika nantinya mereka bercerai, yang dibagi adalah harta gono-gini saja, yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi hak masing-masing pasangan.

  • Persatuan harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan juga memuat ketentuan tentang percampuran harta kekayaan menurut Pasal 49 Ayat (1) Komplikasi Hukum Islam, pasangan calon suami istri dapat memperjanjikan percampuran harta kekayaan mereka, baik yang mencakup harta gono-gini, harta bawaan, dan harta perolehan. Walaupun demikian, perjanjian perkawinan tentang percampuran harta kekayaan juga bisa mencakup harta gono-gini saja, tidak mencakup dua macam harta lainnya. Suami istri dapat memperjanjikan ketentuan bahwa meskipun mereka telah memberlakukan persatuan kekayaan, namun tanpa persetujuan istri, suami tidak dapat memindahtangankan atau membebani barang- barang tidak bergerak milik istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat berharga lainnya, dan piutang-piutang atas nama istri. Isi perjanjian perkawinan sebenarnya tidak hanya berupa ketentuan tentang pemisahan atau persatuan harta kekayaan pasangan suami istri, tetapi juga berisi hal-hal lain di luar masalah harta benda perkawinan. Perjanjian perkawinan juga dapat mencantumkan poin- poin lain di luar masalah harta benda, asalkan isinya dapat disepakati oleh masing-masing pasangan calon pengantin. Perjanjian perkawinan itu bisa mencakup persoalan poligami, mahar, perceraian, dan kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Atau isinya juga bisa perihal larangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Dengan demikian perjanjian perkawinan tidak semata-mata persoalan mengatur harta suami istri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post